KETANGKAP.BASAH Timses Cabup Gerilya Door to Door, Minta NIK Warga dan Ngasih Ini…

 

Baturaja,NewsIntellijen.Com.Suasana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Ogan Komering Ulu (OKU) 2024 memanas, karena tindakan dari salah satu tim paslon Pilkada OKU yang mencederai Pilkada bersih dan damai.

 

Dimana, tiga oknum yang mengatasnamakan paslon nomor urut 2, terpergok warga saat bergerilya ke rumah-rumah warga (door to door) di Jl Nawawi Al Hajj, Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur, Rabu (16/10/24).

 

Mereka yang mayoritas berusia muda, itu diduga melakukan perekrutan pendukung dengan meminta KK dan KTP warga. Fokusnya pada NIK warga.

 

Selain itu, mereka juga memberikan ‘oleh-oleh’ berupa kalender, botol minuman dan selembar visi misi paslon yang semuanya bergambar paslon nomor

Urut dua (2)

 

Nah, ternyata mereka tidak tahu bahwa masyarakat OKU terlebih lagi yang berdiam di wilayah perkotaan sudah cerdas.

 

“Diantara mereka mendatangi rumah adik saya di RT 3 Tanjung Baru. Ngasih botol minuman, kalender dan visi misi. Terus minta KK dan KTP. Adek saya ni bingung, buat apa. Apa mau pinjol. Makanya nelpon saya. Dan kami amankan supaya tidak terjadi apa-apa,” ujar Roni, salah satu warga yang mengamankan.

Baca Juga :  Di Tuduh Curi Sawit Dan HP Milik Tetangganya, Kiki Lapor Ke Polsek Baharu.

 

Karena merasa curiga dengan maksud dan tujuan oknum-oknum tersebut, warga pun menggiring mereka ke Kantor Desa setempat guna menghindari hal yang tidak diinginkan.

 

Di Kantor Kades, ketiga oknum yang gerilya yakni Saraswati (23) warga Tanjung Agung Kecamatan Baturaja Barat, Elisa Fitriani (19), warga desa Panggal-panggal dan Lhevi (18) warga Desa Raksa Jiwa Kecamatan Semidang Aji, mengaku sudah tiga hari bergerak. Persisnya sejak Senin (14/10/24) tempo hari.

 

“Tugas kami minta NIK saja. Upahnya Rp2.500 per NIK,” ujar Lhevi, salah satu oknum yang diamankan warga.

 

Selain itu, diantaranya mereka juga mengaku diberi uang Rp100 ribu per hari untuk paket data/ pulsa.

 

Nah, rupanya deal-deal-an antara ketiga gadis dengan sopir dan pemilik mobil yang mengantar mereka nominalnya lain. Arti kata, beda nilai kontrak.

 

“Kami berbeda. Lain tim. Yang bergerak beda, yang pemilik mobil beda. Kami hanya fokus ngantar dan jemput. Mereka dak tahu gaji kami berapa,” ungkap Syahriddal Elwan, salah satu sopir dan pemilik mobil.

 

Syahriddal sendiri mengaku orang Palembang. Dia dapat ‘job’ ini dari info yang diterimanya dari sesama sopir taksi online.

Baca Juga :  JAM-Pidum Menyetujui 11 Pengajuan Penghentian penuntutan Berdasarkan Restorative Justice

 

Nah, bagi Syahriddal, nilai yang ditawarkan kepadanya cukup masuk hitungan alias menggiurkan.

 

“Sehari kami dapat Rp200 ribu. Duit minyak Rp100 ribu. Makan ditanggung. Nah, kami minta DP dulu Rp3 juta. Karena takutnya diingkari. Dan DP-nya sudah dibayar, tinggal sisa Rp3 juta lagi,” ungkapnya.

 

Sehingga dengan angka itulah, dia rela berangkat ke OKU untuk mengambil job tersebut. Bahkan bersama empat temannya yang lain dia diinapkan di sebuah ruko di Jalan A Yani, wilayah Tanjung Baru Baturaja.

 

Alhasil, siang itu Kantor Kades Tanjung Baru ramai oleh warga yang datang. Tampak Bhabinkamtibmas dan Babinsa. Ada panitia Pengawas Kelurahan/ Desa (PKD).

 

Terlihat pula perwakilan tim paslon nomor urut 1. Ada pula Korcam Baturaja Timur paslon nomor urut 2, H Darman Burhanan, yang lebih dulu datang ketimbang tim lainnya yang menyusul.

 

Di kesempatan, Darman menyatakan bahwa para pendata itu tidak masuk dalam struktur Korcam paslon nomor urut 2 wilayah Baturaja Timur.

 

“Mereka ini tidak koordinasi. Saya baru tadi pagi ketemu dengan rombongan ini di Pasar Baru,” ungkapnya.

Baca Juga :  Kejagung Geledah 4 Kantor Terkait Aliran Dana Kasus Korupsi BTS Kominfo

 

Sementara itu, Kades Tanjung Baru, Subri Bustan, menegaskan bahwa pihaknya tidak mempersoalkan tim mana pun masuk wilayah desanya.

 

Sebagai aparatur pemerintah tingkat desa, Subri menegaskan posisinya berada di tengah.

 

“Kami netral, tidak memihak. Silahkan warga menentukan sikap,” tegasnya.

 

Namun, yang menjadi persoalan adalah ketika orang-orang ini masuk wilayahnya tanpa izin dan dengan beraninya meminta data KTP dan KK warganya.

 

Kata Kades, data ini takutnya akan disalahgunakan. Dan ini sudah banyak kejadian. Makanya warga membawa para pendata tersebut ke kantor Kades.

 

“Terserah, silahkan kampanye, kami tidak ada intervensi warga soal pilihan. Tapi masuk wilayah tanpa izin dan meminta KTP dan KK ini yang jadi masalah. Sudah banyak contoh KTP KK disalahgunakan,” tandasnya.

 

Yang jadi pertanyaan besar bagi warga adalah terfokus kepada para pendata yang meminta NIK.

 

Untuk apa? Apakah untuk tabulasi data atau untuk siraman hari H?. Dan ini akan ditelusuri oleh pihak dari paslon nomor urut 1. (Tim)

Array
Related posts
Tutup
Tutup