LSM RAKO: kalah di Sidang KIP SULUT, BANDING DI TOLAK DI PTUN MANADO, LANJUT KASASI DI MAHKAMAH AGUNG. KADIS PUPR  diduga Kangkangi program BAPAK PRESIDEN PRABOWO.

LSM RAKO: kalah di Sidang KIP SULUT, BANDING DI TOLAK DI PTUN MANADO, LANJUT KASASI DI MAHKAMAH AGUNG.

KADIS PUPR  diduga Kangkangi program BAPAK PRESIDEN PRABOWO.

Setelah kalah di sidang KIP sulut  dengan no 05/VIII/KIP Sulut-PSI/2024 kadis PU PR Manado melakukan perlawanan upaya Banding di PTUN MANADO dengan hasil Banding di tolak no 22/G/KI/2024/PTUN .MDO selanjutnya kadis PU PR Manado selanjutnya melakukan upaya kasasi di MAHKAMAH AGUNG.

 

kami sangat kecewa dengan sikap PUPR MANADO yang dengan jelas  tidak sejalan dengan program Bapak Presiden Prabowo Subianto , Bapak presiden Prabowo Subianto, dalam beberapa kesempatan memberikan arahan pentingnya transparansi pengelolaan anggaran agar tak terjadi kebocoran atau korupsi oleh oknum pejabat Publik,

Baca Juga :  Diduga Pj walikota padang sidimpuan, tutup mata terhadap Kasus TPPU dan korupsi di Dua Institusi yang dia pimpin.

 

kami menduga ada potensi korupsi jumbo yang menyeret orang penting dalam pusaran skandal bersehati Gete. 

ini cukup beralasan hanya memintanya RAB ( Rincian anggaran Belanja) harus sampai ke kasasi MA.

Kuat dugaan ada upaya yang terstruktur dan massif menutupi informasi ini agar sekandal Bersehati Gete tak tercium APH.

 

 

Sikap ini dinilai bertentangan dengan semangat reformasi birokrasi yang diusung Pemerintah pusat. Jika ada indikasi pelanggaran hukum, masyarakat mendesak aparat penegak hukum, termasuk KPK, untuk turun tangan menyelidiki potensi korupsi dalam proyek tersebut.

 

 

Transparansi adalah Hak Publik

Sebagai bagian dari pemerintahan yang melayani rakyat, instansi pemerintah diwajibkan untuk terbuka dalam pengelolaan anggaran. Langkah berlarut-larut seperti ini justru menimbulkan tanda tanya besar dan merusak kepercayaan masyarakat. Apakah langkah kasasi ini benar demi kepentingan hukum atau ada alasan lain di baliknya, alias menyembunyikan Nilai korupsi yg Signifikan.

Baca Juga :  Oknum Sekdes Wineru kecamatan Likupang Mafia Pajak Desa, Perkaya Diri sendiri tidak setor ke Negara selama kurang lebih 7 Publik mintak di penjara.

 

 

Publik (Masyarakat) kini menunggu respons tegas dari Pemerintah (Pusat/ Daerah,) dan aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa keadilan dan transparansi tetap terjaga,

Hingga berita ini diterbitkan, pihak terkait Dinas PUPR Manado belum memberikan tanggapan resmi terkait langkah kasasi tersebut maupun tuduhan yang diarahkan kepada instansinya.**(red)

 

 

Array
Related posts

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *