LSM Rako Pertanyakan Pimpinan BPJN Kinerja Sulutgo, Minimnya pasilitas dan Pelayanan publik tidak Prima, mengingat Serapan Dana APBD dan APBN Ratusan Milyar.

 

Manado, Sulawesi Utara. NewsIntelijen.com

 

 

Kunjungan Lembaga Swadaya Masyarakat Rakyat Anti Korupsi (LSM-RAKO) di kantor Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) yang beralamat di jalan raya Manado-Bitung di kabupaten Minut pada hari Rabu tanggal saat jam kerja tidak ada satupun PJU nya apalagi Kepala BPJN yang baru belum lama dilantik mantan kepala dari Kalimantan barat, kedatangan rombongan LSM Rako untuk mempertahankan tentang perkembangan surat yang dilontarkan LSM Rako dua Minggu yang lalu.

 

Saat kedatangan ke kantor BPJN Minut dan bertemu humas di lantai dasar untuk mempertayakan dan meminta kepada Bapak Balai mempertayakan pelaksanaan jalan dan jembatan, agar lsm-Rako mendapatkan informasi proyek Reservasi jalan Wori- Likupang- Girian- Mongonsidi- Bitung dengan kode tender 81232064, kode kontak HR.0201- BB 15.6.3/040 tanggal kontrol 09- Januari-a 2024.

Baca Juga :  Di duga seluruh Camat sekabupaten Pringsewu mar,upkan anggaran makan minum Rapat ketika Covid 19  

 

Adapun Dokumen informasi yang LSM Rako minta adalah 

1. Dokumen Belanja Sisa Hasil Tender 

2. Dokumen RAB Proyek Reservasi jalan 

3. Dokumen Perencanaan Proyek Reservasi jalan 

4. Dokumen reservasi Proyek 

Permintaan tersebut sudah hampir 2 bulan di surat LSM Rako tepat nya tanggal 20-9-2024.

 

Menurut ketua LSM Rako Sulawesi Utara kami minta informasi ini kan sudah yang tahun Anggaran tahun lalu bukan tahun Anggaran berjalan dan yang perlu disembunyikan kami praduga ada hal yang mereka sembunyikan apakah itu bentuk penyalah Anggaran Tender atau bentuk Korupsi dan lain sebagainya.

 

Dan Apabila pihak kepala BPJN dan PJU Minut tidak mau memberikan yang kami minta informasi maka kami akan menyurati Komisi Informasi Publik Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan Pusat, sesuai Undang-undang keterbukaan informasi publik no 4 tahun 2018 dan kalau ada bentuk Korupsi. LSM-RAKO akan lapor ke APH khususnya Kejaksaan Negeri, Kejati, sampai kami akan menyurati ke Kejagung.

Baca Juga :  Kejari Tanggamus Yunardi SH MH menduga ada dugaan korupsi dan desa dan pungli BLT DD 2021-2022 di pekon ampai kec limau bahwa sudah jelas mensereanya (niatnya) melakukan pungli ada

 

Dan dalam kunjungan kami kekantor BPJN Minut ini Rombongan LSM Rako sangat memperhatikan karena pasitas penunjang untuk publik sangat minim sekali seperti kursi tamu yang baik ketika Tamu-tamu kantor BPJN ini tidak ada dan Pasilitas Toilet juga tidak ada disediakan yang nyaman alias pelayanan Prima. Tutup ketua Sulut Hariyanto “JS “

Array
Related posts