Newsintelijen Blitar –
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) antikorupsi di Gedung Kusumo Wicitro, Kota Blitar, Kamis (16/5/2025). Kegiatan ini menjadi langkah awal untuk menjadikan Blitar sebagai salah satu Kota Antikorupsi tahun 2025.
Bimtek ini diikuti sekitar 40 pasangan peserta dari unsur pemerintah daerah, termasuk Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar, Sekretaris Daerah, para kepala OPD, camat, serta melibatkan pelaku usaha dan elemen masyarakat lainnya.
Pelaksana harian (Plh) Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat (Permas) KPK, Friesmount Wongso, menekankan pentingnya keterlibatan semua pihak dalam membentuk budaya antikorupsi, terutama dari lingkup terkecil: keluarga.
“Kegiatan ini tidak hanya fokus pada aparatur sipil negara, tetapi juga melibatkan pasangan mereka agar bisa menjadi alat pengawasan di lingkungan rumah tangga,” ujar Friesmount dalam sambutannya.
Ia juga menyoroti gaya hidup mewah yang kerap memicu kecurigaan publik terhadap pejabat dan keluarganya. “Kita sudah melihat banyak kasus yang melibatkan keluarga pejabat, dari perilaku hingga penggunaan harta yang mencolok. Ini harus menjadi perhatian bersama,” tambahnya.
Selain keluarga, KPK juga mengingatkan pelaku usaha agar tidak tergoda melakukan praktik suap demi proyek. “Kami ingin dunia usaha di Blitar menjalankan bisnis secara sehat, tanpa gratifikasi ataupun suap kepada siapa pun, termasuk anggota DPRD,” tegas Friesmount.
Wali Kota Blitar, Syauqul Muhibbin atau yang akrab disapa Mas Ibin, menyambut baik kehadiran KPK dan mendukung penuh program ini.
“Ini momen penting bagi kami. Dengan adanya bimbingan teknis dan pendampingan dari KPK, kami semakin yakin bahwa Kota Blitar bisa menjadi contoh kota yang bersih, transparan, dan berintegritas,” kata Mas Ibin.
Ia juga menegaskan bahwa perubahan harus dimulai dari lingkungan terkecil. “Kita tidak bisa hanya mengandalkan satu atau dua orang. Perubahan besar itu dimulai dari rumah, dari hal-hal kecil yang jujur dan konsisten,” ucapnya.
Mas Ibin berharap kegiatan ini bukan sekadar seremoni, melainkan menjadi langkah nyata menuju tata kelola pemerintahan yang bersih. “Kalau kita ingin Blitar menjadi kota hebat di tahun 2025, maka kita harus mulai dari sekarang, bersama-sama menjaga integritas,” pungkasnya.
Program Kota Antikorupsi merupakan bagian dari Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) yang diinisiasi KPK dengan tujuan mendorong tata kelola pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel.(Pram)
