APH Di Minta Periksa Pengurus PNPM Kecamatan Bangkurung Terkait Dana 1,2 Milyar

Dana program nasional pemberdayaan (PNPM) merupakan dana yang di alokasikan oleh pemerintah pusat untuk mendukung pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat.progrsm tersebut di kucurkan pada Tahun 2027 dan hampir di seluruh Indonesia pemerintah menyalurkan dana tersebut salah satunya di kecamatan Bangkurung kabupaten Banggai Laut.

Menurut sumber yang namanya sengaja di rahasiakan mengetan kalau pada saat program tersebut turun di kecamatan Bangkurung dana tersebut di kelola dengan sangat baik oleh pengurus PNPM saat itu.Tahun 2021 pwngurus lama di gantikan dengan pengurus PNPM yang baru yang di ketuai oleh Rifai Sopi.Jelasnya.

Selanjutnya sumber menjelaskan dari pergantian pengurus PNPM yang lama ke pengurus yang baru pengelolaan keuangan dana tersebut tidak jelas dan. sampai saat ini tidak ada pernah mengadakan rapat musyawarah untuk pertanggung jawaban dana PNPM tersebut.dan kami dari masyarakat merasa tidak puas karena pengurus PNPM tidak ada transparansi dalam pengelolaan dana PNPM tersebut.ungkapnya.

Selanjutnya di katakanya saat kami mempertanyakan terkait dana tersebut kepada pengurus PNPM mereka hanya mengatakan kalau dana tersebut ada di masyarakat tapi sampai saat ini pengurus PNPM tidak pernah mengadakan musyawarah bersama untuk pertanggung jawaban dana tersebut.dan bisa bapak tanyakan juga sama kades-kades yang ada di kecamatan bangkurung.ketusnya.

Kepala perwakilan Sulawesi Tengah Media Online & Cetak News Intelijen di kediamannya menanggapi persoalan ini seharusnya aparat penegak hukum untuk turun lapangan Melakukan penyelidikan terkait dana PNPM tersebut dan memanggil para pengurusnya untuk di mintai keterangan agar bisa dapat mempertanggungjawabkan aliran dana PNPM tersebut.kami juga nantinya melalui LSM LPAKN RI akan melaporkan secara resmi ke APH untuk meminta agar seluruh pengurus PNPM di kecamatan Bangkurung Untuk di periksa.pungkasnya.