Bitung,Sulut. NewsIntelijen.Com
Kenyataan pahit bagi para ASN dan Honorer juga kekecewaan bagi masyarakat kota BITUNG yang menerima gagalnya pembahasan APBD-P KOTA BITUNG.
Buruknya tatakelola pemerintahan dan ego sektoral menjadi penyebab gagalnya pembahasan APBD-P tersebut.
hal ini tentunya tidak lepas buruknya sistem pengawasan dan koordinasi Atar lembaga di kota Bitung.
ini sangat berdampak Buruk terhadap perekonomian masyarakat, di tengah bayangan resesi ekonomi.
terlebih pada perangkat kerja pemerintah kota Bitung yang nasib pembayaran gajinya yang tidak jelas.
kami meminta KPK untuk melakukan penyelidikan terhadap gagalnya pembahasan APBD-P, karena sangat jelas telah terjadi, penyalahgunaan kewenangan, yang berpotensi merugikan perekonomian negara,
sebagai mana di atur dalam UU no 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi.
Dan Publik tau bahwa bitung mendapat 13 kali, WTP (Wajar Tampa Pengecualian) pada kota bitung oleh lembaga yang mengawal penggunaan Uang Negara, namun penggunaan Uang kok bisa Koleff apa artinya pemberian WTP tersebut pada 15 kabupaten dan kotamadya di Provinsi Sulawesi Utara.
Publik menduga ada yang tidak beres pemberian Penilaan WTP tersebut dan terhembus aroma bayar membayar untuk mendapatkan WTP dan lebih menggila lagi ada Pemerintahan Daerah yang mendapat WTP diberi hadiah Milyaran Rupiah bagi pemerintahan daerah (PD) oleh pemerintah Pusat,
Publik juga memintak agar KPK turun gunung kedepan dalam hal penilayan WTP tersebut agar jangan bangga Untuk mendapatkan WTP boleh lagi bermain mata, terlebih khusus di Pemerintahan baru RI, Presiden Prabowo menberikan warning keras bagi lembaga yang memberikan penilaian WTP, publik meminta juga bila perlu dibubarkan saja lembaga Tersebut. “Tim-JS”
